cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 8 (2022)" : 10 Documents clear
PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG DIGOLONGKAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN Putu Dyah Pramitha Dewi; I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait transgender serta mengetahui kedudukan transgender dari perspektif kependudukan di Indonesia serta dapat mengetahui dan menganalisis terkait penempatan bagi terpidana transgender pada lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian normatif, yang menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan kasus ( case approach ) serta pendekatan undang – undang ( statute approach ) yang konteks nya dilakukan dengan cara menelaah Undang – Undang yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah di Indonesia sendiri belum ada pengakuan resmi mengenai transgender terutama apabila kaum transgender tersebut terlibat dengan hukum. Dalam Undang – Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan jenis kelamin dapat dilakukan dengan merujuk pada pasal 56 ayat 1 terkait pencatatan peristiwa penting lainnya yang temasuk pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh pejabat yang betugas pada bagian pencatatan sipil disertai dengan permintaan dari masyarakat bersangkutan yang memiliki kepentingan, setelah munculnya penetapan dari pengadilan negeri setempat yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kata kunci : Transgender, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan ABSTRACT Writing this journal has the aim of understanding more deeply about transgender and knowing the position of transgender from a population perspective in Indonesia and being able to know and analyze regarding the placement of transgender convicts in correctional institutions. The method used in writing this journal is the normative research method, which uses several types of approaches, namely the case approach and the statute approach, the context of which is carried out by examining laws related to legal issues. The results obtained from this research are that in Indonesia itself there is no official recognition of transgender people, especially if transgender people are involved with the law. In Law No. 24 of 2013 concerning Amendments to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration, sex changes can be made by referring to Article 56 paragraph 1 regarding the recording of other important events which include changing sex can be carried out by officials in charge in the civil registration section accompanied by a request from the community concerned who has an interest, after the emergence of a determination from the local district court that has permanent legal force. Keywords: Transgender, Convicts, Penitentiary
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proteksi hukum atas konsumen yang mengonsumsi atau mempergunakan produk kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM serta untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diterapkan bagi para pemilik usaha kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM dan Langkah preventifnya. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian yang dicoba menerapkan metode, mempelajari, serta menelusuri literatur hukum dan menganalisa informasi sekunder semacam aturan Perundang-Undangan serta teori hukum, guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Perihal tentang proteksi hukum sudah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) serta (2) UUPK perihal Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sejatinya pengusaha mempunyai kewajiban menyediakan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan karena mengkonsumsi atau menggunakan barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Peranan BPOM yakni melaksanakan aktivitas evaluasi serta penyidikan atas pelaku usaha yang nakal. Adapun pelaku usaha yang tak patuh pada aturan bisa dijerat sanksi hukuman berbentuk sanksi administratif serta sanksi pidana. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Kosmetik, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to provide an understanding of legal protection for consumers who consume or use cosmetic products that are not registered with BPOM and to find out the lagal sanctions that will be applied to cosmetic business owner who are not registered with BPOM and their preventive steps. Through normative juridical legal research methods, in which research attempts to apply methods, study and explore legal literatur and analyze secondary information such as statutory regulations and legal theory, in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. Regarding legal protection, it has been explained in Article 19 paragraphs (1) and (2) of the UUPK regarding Responsibilities of Business Actors, in fact entrepreneurs have the obligation to provide compensation to consumers for losses caused by consuming or using goods or services that are traded. The role of BPOM is to carry out evaluation and investigation activities on unscrupulous business actors. As for business actors who do not comply with the rules can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Keywords: Legal Sanctions, Consumer Protection, Cosmetics.
LEGALITAS PRIVATISASI LAHAN PANTAI UNTUK KEPENTINGAN INDUSTRIAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM Gilang Ambhibika Mangalam; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait apa saja bentuk privatisasi lahan pantai yang dilakukan oleh pengusaha serta dapat mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana legalitas mengenai privatisasi lahan pantai menurut perspektif hukum. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta konsep konsep hukum. Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan kepada pendayagunaan ius constitutum serta dapat berupa tesis, buku, yurisprudensi serta literatur kepustakaan yang berkorelasi dengan pemanfaatan lahan pantai untuk kepentingan industrial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sejatinya telah terdapat peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan pantai demi kepentingan industrial, namun belum penegakan hukumnya belum terealisasi secara tegas oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah guna memberikan efek jera kepada para pemilik modal yang merugikan masyarakat. Hal ini tentu perlu menjadi prioritas dan perhatian khusus untuk pemerintah, agar dapat menjamin hak hak masyarakat umum yang ingin berwisata maupun menjamin hak hak masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kata Kunci: Privatisasi, Lahan Publik Pantai, Kepentingan Industrial ABSTRACT This study aims to ascertain and provide a comprehend understanding towards the legality or legitimacy of the privatization of coastal land for industrial purposes from a legal perspective. The method applied in the article is a normative juridical research method utilizing a legislation and legal concepts approach. Normative legal research is a conformation of research that emphasizes the use of jus constitutum, theses, books, jurisprudences, and library literature which related to the use of coastal land for industrial purposes. The results of this study indicate that in fact there have been regulations governing the privatization of coastal public lands for industrial purposes, but there has not been a realization in strict law enforcement that can be done by the central government also local to provide a deterrent effect to capital owners who are detrimental to the community. This of course needs to be a priority and special attention for the government, aims to guarantee the rights of the general public who want to travel as well as guarantee the rights of coastal communities who make a living as fishermen. Key Words: Privatization, Coastal Land, Industrial Purposes
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) MELALUI ARBITRASE Kadek Mas Kinari Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi dan mengetahui kekuatan hukum serta proses penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non-litigasi) dengan cara Arbitrase. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tinjauan literatur dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Literatur berasal dari sumber-sumber hukum yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini, khususnya berbagai bahan hukum primer yaitu undang-undang serta bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu buku, kamus-kamus hukum, majalah hukum, serta tulisan-tulisan pendukung lainnya. Hasil dari penelitian yaitu putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) selaku lembaga arbitrase mempunyai kekuatan hukum sama seperti Pengadilan Negeri, yaitu putusan tingkat pertama dan terakhir, bersifat final and binding bagi seluruh pihak yang berselisih; sehingga itu tidak bisa diajukan banding, dikuatkan pada banding, maupun tunduk pada pertimbangan ulang. Kata Kunci : Sengketa, Alternatif, Arbitrase ABSTRACT The purpose of this study is to identify and determine the power of law and the process of resolving business disputes outside the court (non-litigation) by means of arbitration. The research method used was a literature review carried out before, during, and after the research to complete the research. Literature comes from legal sources used for the preparation of this journal, especially various primary legal materials, namely laws and secondary legal materials, including books, legal dictionaries, legal magazines, and other supporting writings. The results of the research are BANI decisions (Indonesian National Arbitration Board) as arbitration institutions have the same legal force as District Courts, namely first and last level decisions, are final and binding for all parties to the dispute; so that it cannot be appealed, strengthened on appeal, or subject to reconsideration. Keywords: Dispute, Alternative, arbitration
PENGATURAN MITIGASI BENCANA LIKUIFAKSI DALAM PERDA RTRW KABUPATEN JEMBRANA I Putu Bagus Darma Saputra; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan zonasi kawasan rawan bencana yang diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana dan memberikan rekomendasi pentingnya pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana. Metode yuridis normatif sebagai dasar metode penelitian dalam jurnal yang dikombinasikan dengan analisis peraturan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam topik bahasan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana telah mengatur zonasi kawasan rawan bencana dari beberapa jenis potensi bencana yang ada. Namun terdapat salah satu jenis potensi bencana yang belum mendapat pengaturan mitigasi dalam Perda RTRW Kabupaten Jembrana, yaitu bencana likuifaksi yang potensi terjadinya bencana ini di beberapa wilayah Kabupaten Jembrana termasuk dalam kategori risiko sedang hingga risiko tinggi. Sehingga perlu untuk menambahkan pengaturan mitigasi bencana likuifaksi dalam porses revisi Perda RTRW Kabupaten Jembrana yang terbaru. Kata Kunci: Mitigasi, Bencana Likuifaksi, Tata Ruang ABSTRACT The writing in this journal is motivated by the problem of liquefaction disaster mitigation regulation that have not been regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation. This journal aims to find out the zoning regulation for disaster-prone areas as regulated in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation and provide recommendations for liquefaction disaster mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning Regulations. The Normative Juridical Method as the basis for research methods in journals is combined with the analysis of legislation to analyze legal issues in the topic of discussion. The results is found that the Jembrana Regency Spatial Planning Regulation has regulated the zoning of disaster-prone areas from several types of potential disasters. However, there is one type of potential disaster that has not received mitigation regulation in the Jembrana Regency Spatial Planning, and that is namely the liquefaction disaster where the potential for this disaster in several areas of Jembrana Regency is included in the moderate to highrisk category. Because of that, it is necessary to add a liquefaction disaster mitigation regulation in the revision process of the latest Jembrana Regency Spatial Planning Regulation Key Words: Mitigation, Liquefaction Disaster, Spatial Planning
ANALISIS KREDIT BERMASALAH DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN Anak Agung Ayu Gangga Muni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam artikel penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kredit bermasalah dan mengetahui prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah. Dalam penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Empiris Dengan lokasi penelitian di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Ubud , jenis pendekatan Deskriptif yang berdasarkan pada sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara dan studi dokumen. Metode analisis data yang dilakukan di penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan Dalam memberikan kredit bank memiliki tingkat resiko yang paling tinggi mengalami kredit bermasalah, kredit bermasalah ini sering terjadi juga karena beberapa faktor yang terdiri dari faktor dari debitur, faktor dari kreditur itu sendiri dan juga faktor dari luar debitur dan kreditur. Dalam mengatasi kredit bermasalah ini bank-bank biasanya melakukan upaya penyelamatan kredit yang disebut dengan restrukturisasi. Sebelum memberikan kebijakan restrukturisasi biasanya di Bank BPD Bali melakukan Prosedur analisa kredit dalam penentuan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai penanganan kredit bermasalah sesuai dengan SOP Bank Tersebut. Kata Kunci : Analisis Kredit, kredit bermasalah, Kebijakan Restrukturisasi. ABSTRACT The purpose of this research article is to determine the factors that cause non-performing loans and to determine credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as the handling of non-performing loans. In this study using the Juridical Empirical Research Type with the research location at PT. The Bali Regional Development Bank Ubud Branch in this study used the Legislative Approach (The Statue Approach) besides that there was also a Fact approach, namely a descriptive approach based on data sources of primary legal materials and secondary legal materials. This study uses data collection techniques through interviews and document studies. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. The results of this study indicate that in providing credit, banks have the highest level of risk for experiencing non-performing loans, these non-performing loans often occur due to several factors consisting of factors from the debtor, factors from the creditor itself and also factors from outside the debtor and creditor. In dealing with non-performing loans, banks usually carry out credit rescue efforts called restructuring. Before providing a restructuring policy, Bank BPD Bali usually performs credit analysis procedures in determining credit restructuring policies as a handling of non-performing loans in accordance with the Bank's SOP. Keywords : Credit Analysis, non-performing loans, Restructuring Policy.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRAKTIK FINTECH DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian dalam tulisan ini tujuannya supaya mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan konsumen ketika melakukan pinjaman online ilegal serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum pada penyelenggara fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal. Pada artikel ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan Statue Approach yang mana dalam pendekatan ini mengutamakan aturan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ketentuan hukum yang jadi pengatur perjanjian lewat online ataupun internet, sama dengan ketentuan hukum tentang perjanjian secara langsung ataupun reguler serta untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1230KUHPerdata. Landasan hukum pinjaman online sendiri diatur di Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan basis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online. Kata Kunci: Financial Teknologi, Pinjaman Online Ilegal, OJK ABSTRACT The research in this paper aims to find out how the validity of agreements made by consumers when making credit online illegally and how government policies related to legal protection for fintech providers in the form of illegal online loans. This article uses normative research with the Statue Approach approach which in this approach prioritizes legal materials in the form of laws and regulations relating to legal issues and as basic materials in conducting research. The results of this study note that the legal provisions governing agreements via the internet or online are the same as legal provisions regarding agreements or conventional ones and to test the validity of an agreement, it must meet the requirements contained in Article 1230 of the Civil Code. The legal basis for online loans is regulated in OJK Number 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-based Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/PBI/2017/2017 concerning the Implementation of Financial Technology as a legal basis the application of the online loan agreement business Key Words: Financial Technology, Ilegal Online Loans, OJK
MEDIASI DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH 17 TAHUN DI LINGKUNGAN SEKOLAH Gusti Ayu Diyan Vanessa Cristina; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindakan kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun dan untuk mengetahui apakah mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun di sekolah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tindakan kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: hukuman fisik, pelecehan seksual dan intimidasi yang dimanifestasikan dalam berbagai cara, mulai dari kekerasan verbal atau pelecehan secara sporadis hingga kekerasan fisik dalam bentuk pemerkosaan atau pemukulan. Mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah 17 tahun di sekolah karena dinilai dapat menyelamatkan masa depan anak yang masih panjang dan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindaskan kriminal di sekolah, sehingga anak akan terhindar dari pengaruh buruk yang sangat tidak baik bagi kehidupannya yang masih panjang. Kata Kunci: Mediasi, Anak, Tindak Kekerasan di Sekolah. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the characteristics of acts of violence in schools committed by children under 17 years of age and to determine whether mediation can be used in the resolution of acts of violence committed by children under 17 years in schools. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a legal conceptual approach. The results showed that the characteristics of acts of violence in schools committed by children under 17 years of age were grouped into three main types: corporal punishment, sexual harassment and intimidation which manifested in various ways, ranging from verbal violence or sporadic harassment to physical violence in the form of rape or harassment. beating. Mediation can be used in resolving acts of violence committed by children under 17 years old at school because it is considered to be able to save a child's long future and as an effort to protect the law for children who commit criminal acts at school, so that children will be protected from bad influences that are very bad. not good for his long life. Key Words: Mediation, Children, Violence in Schools.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA EYELASH EXTENSION Kadek Krisnanda Pandi Putri; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguma eyelash extension yang dirugikan dan upaya penyelesaian terhadap kerugian konsumen sebagai pengguna eyelash extension. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen eyelash extension yang dirugikan dan tanggung jawab pelaku usaha eyelash extension. Tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, namun perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jasa eyelash extension saat ini masih belum maksimal karena masih banyak yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini eyelash extension. Walaupun tidak semua pelaku usaha eyelash extension menyebabkan kerugian pada konsumen, namun masih ada yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha jasa pemasangan eyelash extension terhadap konsumen yang dirugikan dikarenakan beberapa faktor mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi serta tidak mengulanginya lagi. Kata Kunci: Jasa, Pertanggungjawaban, Penyelesaian ABSTRACT The purpose of writing this journal is to provide an understanding the accountability of business actors to consumers who use eyelash extensions that harmed by the product and complite with the solution. The research method used in this journal is empirical legal. Legal protection for consumers has been stated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which in this jornal will discuss the form of legal protection for consumers of eyelash extension who are harmed and the responsibility of eyelash extension business actors. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, but legal protection for consumers who experience losses due to eyelash extension services is currently not optimal because there are still many who commit violations committed by business actors, in this case eyelash extension. Although not all eyelash extension business actors cause harm to consumers, there are still some who do not carry out their obligations, causing losses to consumers. The implementation of the responsibility of eyelash extension service business actors towards consumers who suffer losses due to several factors obliging the eyelash extension business actors to be responsible for providing compensation and not repeating it. Keywords: Service, Accountability, Accomplishment.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM HAL PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL Anak Agung Wahyu Wedangga; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi untuk mengkaji apa saja bentuk regulasi yang berlaku mengenai peer to peer lending atau pinjaman online melalui teknologi informasi di Indonesia serta peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam aktivitas fintech peer to peer atau pinjaman online tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan kajian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pada jasa pinjaman online ilegal. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, semakin maraknya pinjaman online illegal yang masih menjadi permasalahan tersendiri karena kosongnya pengaturan yang menjamin perlindungan hak konsumen yang semakin dirugikan. Karena pada dasarnya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum dapat memberikan perlindungan terhadap hal tersebut sehingga diperlukan peranan OJK dalam membuat regulasi maupun lembaga pengawas yang dapat melindungi hak-hak konsumen, sehingga tidak lagi terjadinya kekosongan norma dalam upaya melindungi kepentingan konsumen. Kata Kunci: Pinjaman Online, Konsumen, Fintech ABSTRACT The purpose of this study is to examine what forms of regulations apply regarding peer to peer lending or online loans through information technology in Indonesia and the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers in these peer to peer fintech activities or online loans. This study uses a normative research method with a study that focuses on laws and regulations related to the role of the Financial Services Authority (OJK) in providing protection to consumers on illegal online loan services. The results of this study indicate that until now, the prevalence of illegal online loans is still a problem in itself due to the absence of regulations that guarantee the protection of consumer rights which are increasingly disadvantaged. Because basically POJK Number 77/POJK.01/2016 has not been able to provide protection against this matter, so that the role of OJK is needed in making regulations and supervisory institutions that can protect consumer rights, so that there is no longer a vacuum of norms in an effort to protect the interests of consumers. Keywords: Online Loan, Consumer, Fintech

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue